Penyelenggaraan SPAM dan Kondisi Akses Air Minum di Indonesia

Salah satu yang juga menjadi cita-cita saya sekarang adalah menjadi penulis. Kayaknya asyik kalau bisa punya pemasukan dari royalti menulis. Namun, saya sadar untuk menjadi penulis buku cerita fiksi, buku motivasi, dll sepertinya nihil peluang. Pengalaman untuk baca buku seperti itu pun juga belum ada.

Satu-satunya pengalaman saya adalah menulis laporan ilmiah, laporan formal, dan buku tugas akhir/skripsi. Jadi mengapa tidak untuk mencoba menulis saja sesuatu yang dekat, yang menjadi pekerjaan saya sehari-hari.


Saat ini saya bekerja di pemerintahan pada sektor yang bertugas untuk menyediakan air minum bagi masyarakat, atau lebih familiar dikenal masyarakat sebagai air bersih.

FYI, pada semua peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, istilah yang digunakan adalah air minum. Kenapa? karena sebenarnya kualitas air yang dihasilkan dari instalasi pengolahan air (IPA) diwajibkan memenuhi standar kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010.

Dalam penyediaan air minum dan banyak sektor lainnya di pemerintahan. Satu tugas tidak mutlak diurusi oleh satu bidang atau satu instansi saja. Banyak sekali instansi yang terlibat dan sudah ada pembagian wewenang untuk masing-masing instansi. Disinilah tantangannya, koordinasi dan kolaborasi. Maka dari itu, selalu ditekankan bahwa antar instansi pemerintah, baik yang di Pusat maupun di Daerah, harus terus belajar meningkatkan koordinasi dan kolaborasi agar pelayanan yang didapat masyarakat bisa optimal.

Pada postingan awal ini, kita akan membahas bagaimana penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Indonesia. Dimulai dari meninjau landasan hukumnya dan kondisi akses air minum saat ini.


Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Indonesia

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi. Air menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturan air perlu dikuasai oleh negara. Sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, diamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu juga dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tersedianya air yang layak dan aman merupakan faktor penting untuk mencapai hidup yang baik dan sehat.

Dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (perubahan dari sebelumnya UU No.11 Tahun 1974), hak rakyat atas air dipertegas kembali. Disebutkan dalam Pasal 6, Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Kemudian dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa prioritas penggunaan sumber daya air adalah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum (SPAM). Kebutuhan pokok sehari-hari yang dimaksud adalah kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan sehat yang bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Air minum termasuk urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib diselenggarakan oleh semua daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah. Air minum juga termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren dimana kewenangan untuk menyelenggarakannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Kemudian dalam PP No.2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, dipertegas bahwa minimal pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah:

  1. Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Tabel 1. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan SPAM di Indonesia

Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
b.  Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan SPAM di Indonesia dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BUMD (umumnya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum – PDAM) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Apabila penyelenggaraan SPAM diluar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) atau Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) sesuai kewenangannya. Apabila masih diluar jangkauan BUMN/BUMD/UPT/UPTD maka penyelenggaran SPAM dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dan badan usaha dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Namun pada prinsipnya, penyelenggaraan SPAM diutamakan dilakukan oleh BUMN/BUMD.

Berdasarkan PP No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum,  tujuan penyelenggaraan SPAM adalah sebagai berikut.

  1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
  2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
  3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
  4. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Adapun jenis SPAM terbagi 2 yaitu:

  1. SPAM jaringan perpipaan
    SPAM ini terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Jaringan perpipaan umumnya diselenggarakan pada daerah perkotaan. SPAM jaringan perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pengaliran air minum.
  2. SPAM bukan jaringan perpipaan
    SPAM ini terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. SPAM ini umumnya banyak terdapat di daerah perdesaan dan wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan jaringan perpipaan.

Kondisi Akses Air Minum di Indonesia

Badan Pusat Statistik Indonesia melakukan survei sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) setiap tahunnya dan  salah satu parameter yang diukur adalah persentase rumah tangga yang memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak. Indikator air minum layak yang disurvei adalah air minum dengan jarak ke tempat pembuangan limbah minimal 10 m yang bersumber dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, dan tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur, dan mata air tidak terlindungi.

Saat ini, akses air minum layak di Indonesia belum mencapai 100%. Pemerintah terus mengupayakan akses air minum di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan SUSENAS BPS tahun 2019, rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Indonesia sebesar 89,27% dimana pada wilayah perkotaan telah terlayani sebanyak 95,63% dan di wilayah perdesaan terlayani 81,15%.

akses air minum nasional

Gambar 1. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Indonesia Tahun 2011-2019* (BPS, 2020)

*Terdapat perbedaan data akses air minum layak tahun 2018 antara BPS dan RPJMN 2020-2024. Data tahun 2018 di RPJMN tertulis 87,75%.

Di tingkat provinsi, juga belum ada provinsi yang memiliki akses air minum layak hingga 100%. Tingkat akses air minum antar Provinsi juga tidak merata. Pada tahun 2019, akses air minum layak tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan capaian 99,82%. Sementara provinsi dengan akses air minum layak terendah terdapat di Provinsi Bengkulu dengan capaian 57,60%.

akses air minum tahun 2019

Gambar 2. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Berdasarkan Provinsi Tahun 2019 (BPS, 2020)

Akses air minum nasional masih didominasi oleh SPAM bukan jaringan perpipaan. Berdasarkan baseline tahun 2018 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024, akses air minum tahun 2018 mencapai 87,75% yang terdiri dari 20,14% Jaringan perpipaan (JP), 67,61% bukan jaringan perpipaan (BJP), serta 12,25% belum memiliki akses air minum layak. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, ditargetkan akses air minum nasional menjadi 100% pada tahun 2024 yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55%.

target akses 2024

Gambar 3. Target Akses Air Minum Layak Nasional Tahun 2024 (RPMN 2020-2024)


Sumber:

  1. https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/06/1548/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-sumber-air-minum-layak-2009-2019.html
  2. https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/06/1549/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-layak-1993-2019.html
  3. https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3lK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s