[DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM

Karena keterbatasan APBN untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Daftar peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah sebagai berikut.

Baca juga: Pengertian KPBU, Tujuan, dan Jenisnya

Peraturan KPBU

NoPeraturanTentang
1Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
2Peraturan Presiden No.78 Tahun 2010Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
3Peraturan Bappenas/PPN No.4 Tahun 2015 jo Peraturan Bappenas No.2 Tahun 2020 (Perubahan)Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4Peraturan Kepala LKPP No.19 Tahun 2015Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU Unsolicited)
5Peraturan Kepala LKPP No.29 Tahun 2018Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (KPBU Solicited)
6Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2021 dan LampiranTata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
7Peraturan Menteri Keuangan No.223 Tahun 2012Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
8Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2015Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
9Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2016Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
10Peraturan Menteri Dalam Negeri No.96 Tahun 2016Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
11Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2010 jo PMK No.8 Tahun 2016 (perubahan)Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
12Peraturan Menteri Keuangan No.265 Tahun 2015 jo PMK No.129 Tahun 2016 (perubahan)Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan SPAM

Peraturan Sektor SPAM dan peraturan lainnya yang terkait yaitu:

NoPeraturanTentangKeterangan
1UU No.17 Tahun 2019Sumber Daya AirPasal 10-16 mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM. Pasal ini berkaitan dengan penentuan PJPK.
Pasal 50 mengatur tentang IPSDA untuk SPAM yang melayani kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada BUMN, BUMD, dan BUMDes Penyelenggara SPAM
2UU No.23 Tahun 2014Pemerintah DaerahLampiran memuat pembagian kewenangan sub urusan air minum ntara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Peraturan ini berkaitan dengan penentuan PJPK.
3PP No.121 Tahun 2015Pengusahaan Sumber Daya AirPasal 2 Ayat 1 terkait izin pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN/BUMD. Ini berkaitan dengan pemegang SIPA dalam KPBU SPAM.
4PP No.122 Tahun 2015Sistem Penyediaan Air MinumPasal 36-41 mengatur tentang pembagian kewenangan.
Pasal 42 mengatur tentang pihak yang dapat menyelenggarakan SPAM dan bolehnya ada kerja sama dengan badan usaha swasta.
Pasal 56 memuat prinsip dan bentuk kerja sama dengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan SPAM.
5PP No.28 Tahun 2018Kerja Sama DaerahPP ini mengatur kerja sama, baik dengan daerah lain maupun juga pihak badan usaha. Pasal 13-16 mengatur tentang kerja sama daerah dengan pihak ketiga (badan usaha).
6Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun 2016Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air MinumPeraturan ini merupakan turunan dari PP 122/2015 Pasal 56
Permen PUPR No.1 Tahun 2016Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya AirIzin Penguasahaan Sumber Daya Air (IPSDA) diberikan kepada BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM
7Permen PUPR No. 27 Tahun 2016Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air MinumPasal 1 ayat 29 mengatur bahwa penyelenggara SPAM adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD,
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
Pasal 18 Ayat 4 mengatur tentang pemegang SIPA SPAM Regional yang hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.
8Permen PUPR No. 25 Tahun 2016Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan UsahaPasal 6 Ayat 4 mengatur bahwa badan usaha swasta yang dapat menyelenggarakan SPAM adalah pengelola pusat bisnis/superblok, pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (developer perumahan).
Pasal 7 Ayat 2 mengatur bahwa area pelayanan badan usaha tidak boleh melayani masyarakat umum / melayani diluar wilayah pelayanan yang ditetapkan untuknya.
9Permen PUPR No.18 Tahun 2007Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumBerkaitan dengan kriteria desain dalam perencanaan SPAM
10Permendagri No.71 Tahun 2016 jo Permendagri No.21 Tahun 2020Perhitungan dan Penetapan Tarif Air MinumBerkaitan dengan mekanisme perhitungan tarif air minum, berlaku juga untuk air minum dari hasil SPAM KPBU.
11Permendagri No.70 Tahun 2016Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada BUMD Penyelenggara SPAMBerkaitan dengan mekanisme pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada PDAM dengan tujuan membantu biaya produksi agar harga jual air ke masyarakat terjangkau, berlaku juga untuk air minum dari hasil SPAM KPBU.
12Permendagri No.22 Tahun 2020Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak KetigaBerkaitan dengan aturan penyusunan naskah PKS antar daerah dalam penyelenggaraan SPAM Regional
13PP No.27 Tahun 2017Izin Lingkungan Berkaitan dengan pengurusan izin lingkungan untuk proyek SPAM
14PermenLHK No.38 Tahun 2019Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Terkait dengan proses penerbitan izin lingkungan untuk proyek SPAM. Prosedur untuk mendapatkan izin lingkungan dibagi 2 yaitu untuk (1) kegiatan termasuk kategori wajib AMDAL dan (2) kegiatan non wajib AMDAL tetapi wajib menyusun UKL-UPL.
Syarat proyek SPAM yang termasuk kategori wajib AMDAL yaitu kegiatan:
1. kegiatan berbatasan langsung dengan kawasan lindung
2. pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan >= 5 ha atau luas bangunan >= 10.000 m2
3. pembangunan jaringan distribusi dengan luas layanan >=5.000 ha atau pembangunan jaringan transmisi dengan panjang >= 40 km
15Permen LH No.8 Tahun 2013Tata Laksana Penilaian dan Pemerikasaan Dokuman Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin LingkunganMenjelaskan bahwa untuk usaha/kegiatan yang berlokasi lebih dari satu wilayah provinsi, formulir UKL-UPL diperiksa oleh Menteri
16Permen LH No.16 Tahun 2012Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPeraturan ini mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL)

Peraturan Subsidi Bunga Oleh Pusat Untuk SPAM

Subsidi bunga merupakan salah satu fasilitas yang bisa diakses oleh PDAM apabila mau mengambil pinjaman ke bank dalam rangka pengembangan SPAM.

NoPeraturan tentang
1Perpres No.46 Tahun 2019Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
2PMK No.60 Tahun 2020Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
3Permen PUPR No.29 Tahun 2020 & lampiranPemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s