[DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM

Karena keterbatasan APBN untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Daftar peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah sebagai berikut.

NoPeraturanTentang
1Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
2Peraturan Presiden No.78 Tahun 2010Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
3Peraturan Bappenas/PPN No.4 Tahun 2015 jo Peraturan Bappenas No.2 Tahun 2020 (Perubahan)Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4Peraturan Kepala LKPP No.19 Tahun 2015Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU Unsolicited)
5Peraturan Kepala LKPP No.29 Tahun 2018Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (KPBU Solicited)
6Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun 2016 Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
7Peraturan Menteri PUPR No.21 Tahun 2018Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8Peraturan Menteri Keuangan No.223 Tahun 2012Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
9Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2015Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
10Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2016Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
11Peraturan Menteri Dalam Negeri No.96 Tahun 2016Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
12Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2010Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
13Peraturan Menteri Keuangan No.265 Tahun 2015 jo PMK No.129 Tahun 2016 (perubahan)Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Sektor SPAM dan peraturan lainnya yang terkait yaitu:

NoPeraturanTentangKeterangan
1UU No.17 Tahun 2019Sumber Daya AirPasal 10-16 mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM. Pasal ini berkaitan dengan penentuan PJPK.
2UU No.23 Tahun 2014Pemerintah DaerahLampiran memuat pembagian kewenangan sub urusan air minum ntara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Peraturan ini berkaitan dengan penentuan PJPK.
3PP No.121 Tahun 2015Pengusahaan Sumber Daya AirPasal 2 Ayat 1 terkait izin pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN/BUMD. Ini berkaitan dengan pemegang SIPA dalam KPBU SPAM.
4PP No.122 Tahun 2015Sistem Penyediaan Air MinumPasal 36-41 mengatur tentang pembagian kewenangan.
Pasal 42 mengatur tentang pihak yang dapat menyelenggarakan SPAM dan bolehnya ada kerja sama dengan badan usaha swasta.
Pasal 56 memuat prinsip dan bentuk kerja sama dengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan SPAM.
5PP No.28 Tahun 2018Kerja Sama DaerahPasal 13-16 mengatur tentang kerja sama daerah dengan pihak ketiga (badan usaha).
6Permen PUPR No. 27 Tahun 2016Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air MinumPasal 18 Ayat 4 mengatur tentang pemegang SIPA SPAM Regional yang hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.
7Permen PUPR No. 25 Tahun 2016Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan UsahaPasal 6 Ayat 4 mengatur bahwa badan usaha swasta yang dapat menyelenggarakan SPAM adalah pengelola pusat bisnis/superblok, pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (developer perumahan).
Pasal 7 Ayat 2 mengatur bahwa area pelayanan badan usaha tidak boleh melayani masyarakat umum / melayani diluar wilayah pelayanan yang ditetapkan untuknya.
8Permendagri No.71 Tahun 2016Perhitungan dan Penetapan Tarif Air MinumBerkaitan dengan mekanisme perhitungan tarif air minum, berlaku juga untuk air minum dari hasil SPAM KPBU.
9Permendagri No.70 Tahun 2016Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada BUMD Penyelenggara SPAMBerkaitan dengan mekanisme pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada PDAM dengan tujuan membantu biaya produksi agar harga jual air ke masyarakat terjangkau, berlaku juga untuk air minum dari hasil SPAM KPBU.
10Permendagri No.22 Tahun 2020Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak KetigaBerkaitan dengan aturan penyusunan naskah PKS antar daerah dalam penyelenggaraan SPAM Regional

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s