Ringkasan PMK No.190 Tahun 2015 (Availability Payment)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2015
tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur


Peraturan ini merupakan turunan dari Pasal 13 ayat 5 Perpres 38/2015 tentang KPBU

Bab 1 Ketentuan Umum

  1. Layanan Infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.
  2. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN atau APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran.
  3. Sistem Penarikan Pembayaran adalah pengaturan atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna Layanan yang ditetapkan oleh PJPK.
  4. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Bab 2 Tujuan dan Prinsip

  1. Tujuan AP
    • memastikan ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU;
    • mengoptimalkan nilai guna dari APBN / APBD (value for money); dan
    • menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat Badan Usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka menyediakan Layanan kepada masyarakat melalui KPBU
  2. Prinsip AP
    • Kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal)
    • Kesinambungan fiskal
    • Pengelolaan risiko fiskal
    • Ketepatan sasaran penggunaannya

Bab 3 Ruang Lingkup dan Kriteria

  1. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan untuk: KPBU pemerintah pusat dan KPBU pemerintah daerah.
  2. Pembayaran ketersediaan layanan pada KPBU pemerintah pusat tidak disediakan untuk KPBU yang telah mendapatkan dukungan kelayakan
  3. Pembayaran ketersediaan layanan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD selaku PJPK mengikuti mekanisme korporasi
  4. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilaksanakan untuk KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    • untuk Penyediaan Infrastruktur ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan;
    • untuk Penyediaan Infrastruktur yang pengembalian investasinya tidak diperoleh dari pembayaran oleh pengguna layanan kepada Badan Usaha; dan
    • untuk KPBU dengan pengadaan Badan Usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
  5. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan apabila Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:
    • spesifikasi keluaran dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas Layanan yang disediakan oleh BUP kepada masyarakat;
    • formula perhitungan pembayaran AP yang menjadi dasar perhitungan kewajiban Pemerintah c.q. PJPK kepada BUP
    • sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja
    • Pembayaran AP kepada BUP yang dimulai setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi
    • Sistem penarikan pembayaran yang efektif dan transparan dalam hal KPBU menetapkan spesifikasi keluaran dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas Layanan yang disediakan oleh BUP kepada masyarakat;
    • Mekanisme pembayaran AP oleh Pemerintah c.q. PJPK kepada BUP selama masa pengoperasian infrastruktur

Bab 4 Pengalokasian Anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan

  1. PJPK menganggarkan Dana Pembayaran AP dalam APBN / APBD.
  2. Penganggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran sepanjang berlakunya kewajiban Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Perjanjian KPBU.

Bab V Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan

  1. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan setelah Infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi spesifikasi keluaran dan/ atau Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian KPBU.
  2. Setiap pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara tepat waktu dan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembayaran APBN/ APBD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s