Ringkasan PMK No.223 Tahun 2012 (Viability Gap Fund)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2012
Tentang
Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur


Definisi Penting

  • Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial* yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama.
    • *Kontribusi Fiskal yang bersifat finansial pada umumnya diberikan dalam bentuk kontribusi atas sebagian biaya konstruksi, kontribusi atas sebagian biaya operasi, jaminan minimum atas pendapatan, dan pembayaran tetap selama masa operasi untuk meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama guna meningkatkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama;
  • Usulan Persetujuan Prinsip adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip.
  • Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut sebagai Persetujuan Prinsip adalah persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan rekomendasi dari Komite Dukungan Kelayakan setelah dilakukannya evaluasi atas terpenuhinya kriteria Proyek Kerja Sama dan porsi Besaran Dukungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
  • Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan.
  • Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah persetujuan Menteri Keuangan atas batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan yang akan digunakan oleh PJPK sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.
  • Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
  • Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut sebagai Persetujuan Final adalah persetujuan Menteri Keuangan atas besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan yang dapat diberikan oleh PJPK terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang.
  • Surat Dukungan Kelayakan adalah konfirmasi Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.
  • Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan adalah dokumen yang memuat persetujuan PJPK atas pemberian Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerja Sama yang meliputi paling kurang besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.
  • Ekuitas adalah sumber pembiayaan Proyek Kerja Sama di luar pinjaman yang besarnya sesuai dengan rasio ekuitas berbanding pinjaman yang ditetapkan oleh PJPK sebagai kewajiban Badan Usaha Pemenang Lelang untuk membiayai pembangunan Proyek Kerja Sama.

Tujuan Dukungan Kelayakan

  1. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama;
  2. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan
  3. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Dukungan Kelayakan terhadap Proyek Kerja Sama dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial.

Bentuk Dukungan Kelayakan

  1. Dukungan Kelayakan merupakan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama.
  2. Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya-biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan.
  3. Porsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama.

Kriteria Proyek Kerja Sama

  • telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial;
  • menerapkan prinsip pengguna membayar;
  • total biaya investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
  • Proyek Kerja Sama dijalankan oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh PJPK melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif sesuai dengan peraturan tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
  • Proyek Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama kepada PJPK pada akhir periode kerja sama; dan
  • Hasil Prastudi Kelayakan pada Proyek Kerja Sama
    1. mencantumkan pembagian risiko yang optimal antara Pemerintah/PJPK di satu pihak dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama/Badan Usaha Pemenang Lelang di pihak lain;
    2. menyimpulkan bahwa Proyek Kerja Sama tersebut layak secara ekonomi, yang juga meliputi aspek teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan
    3. menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama tersebut menjadi layak secara finansial dengan diberikannya Dukungan Kelayakan.

Mekanisme Pemberian Dukungan kelayakan

  1. Usulan Persetujuan Prinsip
    • PJPK mengajukan Usulan Persetujuan Prinsip kepada Menteri Keuangan sebelum dimulainya Tahap Pra Kualifikasi
    • Usulan memuat keterangan mengenai proyek kerja sama, jumlah besaran dukungan yang diusulkan, waktu dan syarat pencairan dukungan kelayakan
    • Usulan disertai dengan dokumen prastudi kelayakan dan surat penyataan dari PJPK kepada Menteri Keuangan yang menyatakan
      1. Dokumen Prastudi Kelayakan telah dibuat dengan wajar, dan seluruh lampiran beserta isinya dapat dipertanggungjawabkan; dan
      2. PJPK bersedia mengikuti mekanisme pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
    • Dalam hal Proyek Kerja Sama Daerah, PJPK wajib menembuskan Usulan kepada Menteri Teknis
  2. Usulan Persetujuan atas Besaran Dukungan Kelayakan
    • PJPK menyampaikan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan setelah selesai melaksanakan Tahap Pra Kualifikasi.
    • Usulan disertai dengan Dokumen pengumumna hasil Pra Kualifikasi, Dokumen perubahan atas dokumen FS, Surat Pernyataan PJPK bahwa dokumen-dokumen telah dibuat secara wajar, dan seluruh isinya dapat dipertanggungjawabkan.
    • Dalam hal Proyek Kerja Sama Daerah, PJPK wajib menembuskan Usulan kepada Menteri Teknis
  3. Usulan Persetujuan Final
    • PJPK menyampaikan Usulan Persetujuan Final kepada Menteri Keuangan setelah menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang.
    • Usulan disertai dengan
      1. Salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
      2. Surat Pernyataan PJPK yang menyatakan bahwa pelelangan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
      3. Salinan surat penetapan Pemenang Lelang;
      4. Jadwal Pelaksanaan Proyek Kerja Sama yang disepakati antara PJPK dan Badan Usaha Pemenang Lelang
      5. Dalam hal Proyek Kerja Sama Daerah, PJPK wajib menembuskan Usulan kepada Menteri Teknis
  4. Surat Dukungan Kelayakan
    • Menteri Keuangan menerbitkan Surat Dukungan Kelayakan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama setelah menerima laporan dari PJPK mengenai pendirian Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dan rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
    • Laporan harus dilampiri dengan
      1. Akta Pendirian Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama;
      2. Bukti penyetoran atas seluruh saham Badan Usaha Pemenang Lelang pada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama; dan
      3. Rancangan Final Perjanjian Kerja Sama yang dilampiri dengan rancangan Final Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan terhadap Proyek Kerja Sama.

Pencairan Dukungan Kelayakan

  1. Dukungan Kelayakan dicairkan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama secara angsuran, yang dapat dilakukan:
    • selama Masa Konstruksi sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
    • setelah tercapainya Tanggal Operasi Komersial sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
  2. Untuk pencairan selama masa konstruksi
    • Pencairan atas angsuran pertama dapat dilakukan hanya apabila kondisi-kondisi berikut telah terpenuhi yaitu:
      1. Paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari Ekuitas telah digunakan oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama untuk membiayai pembangunan Proyek Kerja Sama; dan
      2. Pencairan pertama pinjaman kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama telah dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman.
    • Pencairan atas angsuran selanjutnya dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah pencairan pinjaman oleh pihak pemberi pinjaman.
  3. Untuk pencairan seralah tercapainya tanggal operasi komersial
    • Pencairan atas angsuran pertama dilakukan hanya apabila Tanggal Operasi Komersial sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
    • Pencairan atas angsuran selanjutnya dilakukan sesuai dengan waktu/tahapan yang disepakati dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s