Ringkasan PMK No.260 Tahun 2010 (Penjaminan Infrastruktur)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha


Peraturan ini merupakan turunan dari : Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Bab 1 Ketentuan Umum

  1. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penangggung Jawab Proyek Kerjasama.
  2. Kewajiban Finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penangggung Jawab Proyek Kerjasama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.
  3. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerjasama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
  4. Penjaminan Pemerintah adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha setelah menerima penerusan Usulan Penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
  5. Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut Penjaminan BUPI adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
  6. Perjanjian Penjaminan Pemerintah adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
  7. Perjanjian Penjaminan BUPI adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
  8. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
  9. Usulan Penjaminan adalah usulan tertulis PJPK kepada penjamin untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.
  10. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).
  11. Perjanjian Penyelesaian Regres adalah kesepakatan tertulis antara penjamin dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regres.

Bab 2 Bentuk, Tata Cara, dan Mekanisme Penjaminan Infrastruktur

  • Bentuk penjaminan infrastruktur
    1. Penjaminan pemerintah
    2. Penjaminan BUPI
  • Cara Penjaminan Infrastruktur
    1. Penjaminan hanya oleh BUPI, yang dapat mencakup seluruh atau sebagian Risiko Infrastruktur dalam satu Proyek Kerjasama
    2. Penjaminan BUPI bersama-sama dengan Penjaminan Pemerintah untuk Risiko Infrastruktur yang berbeda dalam satu Proyek Kerjasama (Penjaminan BUPI dengan Penjaminan Pemerintah), yang didasarkan pada suatu pembagian Risiko Infrastruktur antara BUPI dengan Menteri Keuangan.
  • Untuk mitigasi risiko keuangan negara, pelaksanaan penjaminan diusahakan seoptimal mungkin dengan cara Penjaminan BUPI. Pengoptimalan diupayakan melalui:
    1. kerjasama antara BUPI dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis
    2. upaya terencana untuk mencukupi kekayaan BUPI melalui tambahan penyertaan modal negara sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Syarat untuk dapat dilaksanakan Penjaminan BUPI bersama-sama dengan Penjaminan Pemerintah
    1. kekayaan yang dimiliki BUPI tidak mencukupi untuk melakukan penjaminan sesuai Usulan Penjaminan
    2. tidak terdapat kerjasama antara BUPI dengan pihak lainnya, atau dalam hal terdapat kerja sama, fasilitas yang tersedia di dalamnya tidak mencukupi, tidak memadai atau tidak sesuai untuk mendukung pelaksanaaan Penjaminan Infrastruktur
    3. upaya untuk memenuhi kecukupan kekayaan BUPI belum dapat dilakukan, sedangkan pengadaan Badan Usaha dalam Proyek Kerja Sama yang diusulkan dalam Usulan Penjaminan sudah tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya.
  • Rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilakukan melalui mekanisme satu pelaksana dalam penjaminan infrastruktur oleh BUPI (single window policy). Rangkaian proses yang dimaksud terdiri dari:
    1. Proses pemberian jaminan
    2. Proses klaim dan pembayaran
  • Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
  • Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah.

Bab 3 Kriteria Penjaminan Infrstruktur

  • Proyek Kerjasama yang telah memenuhi kelayakan dari segi teknis maupun finansial.
  • Risiko Infrastruktur yang dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur adalah Risiko Infrastruktur yang:
    1. terjadinya diakibatkan oleh tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut
    2. diakibatkan oleh kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
    3. diakibatkan oleh keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
    4. diakibatkan oleh ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (breach of contract).

Bab 4 Mekanisme Penjaminan Pemerintah

  • Penerusan usulan penjaminan
    • Unit Pengelola Risiko Fiskal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan setelah menelaah usulan-usulan beserta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh BUPI.
    • Berdasarkan rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak Usulan Penjaminan.
  • Alokasi dana penjaminan pemerintah
    • Dalam hal penerusan Usulan Penjaminan disetujui, dana kontinjensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tersebut dapat dialokasikan.
    • Alokasi dana tersebut dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    • Penghitungan dana kontinjensi dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal c.q. Unit Pengelola Risiko Fiskal.
    • Hasil penghitungan merupakan dasar rekomendasi penyediaan dana Jaminan Pemerintah.
    • Penyediaan anggaran untuk dana pelaksanaan Jaminan Pemerintah dicatat sebagai pengeluaran pada pos pembiayaan untuk penjaminan infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam APBN.

Bab 5 Mekanisme Regres

  • Perjanjian regres dibedakan antara perjanjian Regres BUPI dan perjanjian Regres Pemerintah.
  • Mekanisme regres dalam penjaminan pemerintah
    • Apabila Pemerintah telah menerima surat pemberitahuan bayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Regres kepada PJPK berdasarkan perjanjian Regres Pemerintah. Mekanisme ini hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD dan Kepala Daerah selaku PJPK dan tidak berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK.
  • Mekanisme regres dalam penjaminan BUPI
    1. Apabila BUPI telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI, BUPI segera menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Regres kepada PJPK berdasarkan perjanjian Regres.
    2. Dalam hal PJPK tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, BUPI segera menyampaikan surat pemberitahuan perundingan kepada PJPK untuk membahas mengenai syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hasil perundingan dituangkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Penyelesaian Regres.
    3. Dalam hal PJPK tidak menanggapi surat pemberitahuan perundingan, atau dalam hal perundingan yang dilakukan oleh BUPI dengan PJPK untuk menyepakati syarat dan ketentuan penyelesaian Regres gagal menghasilkan kesepakatan, BUPI menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian Regres. PJPK melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan keputusan lembaga penyelesaian sengketa. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK tidak memenuhi Regres berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa, BUPI dapat mengajukan tagihan berdasarkan keputusan dimaksud kepada Menteri Keuangan.
    4. Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK tidak memenuhi Perjanjian Penyelesaian Regres BUPI menyelesaikan penyelesaian Regres tersebut dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada Perjanjian Penyelesaian Regres. Dalam hal putusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa memerintahkan PJPK membayar kepada BUPI, BUPI dapat mengajukan tagihan berdasarkan keputusan tersebut kepada Menteri Keuangan.
    5. BUPI dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengambil alih hak yang dimilikinya terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Regres atau keputusan lembaga penyelesaian sengketa. Apabila usulan BUPI kepada Menteri Keuangan untuk mengambil alih hak yang dimiliki BUPI terhadap PJPK disetujui, Menteri Keuangan akan menggantikan kedudukan BUPI dan memiliki segala hak yang semula dimiliki oleh BUPI berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Regres atau keputusan lembaga penyelesaian sengketa.

Bab 6 Imbal Jasa Penjaminan

  • Dalam menentukan nilai imbal jasa penjaminan infrastruktur yang akan dikenakan, BUPI dapat mempertimbangkan:
    1. nilai kompensasi finansial dari jenis Risiko Infrastruktur yang akan dijamin;
    2. biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan;
    3. margin keuntungan yang wajar.

Bab 7 Mekanisme Pemberian Counter-Guarantee

  • Dalam hal BUPI melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memerlukan jaminan pemerintah (counter guarantee), BUPI mengajukan usulan kerjasama kepada Menteri Keuangan c.q. Unit Pengelola Risiko Fiskal.
  • Usulan pemberian counter guarantee paling kurang dilampiri:
    1. Hasil evaluasi BUPI terhadap Usulan Penjaminan.
    2. Perjanjian yang memuat komitmen PJPK untuk memenuhi kewajibannya kepada Menteri Keuangan berdasarkan pemberian counter guarantee.
  • Lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis dapat mengajukan tagihan penggantian pembayaran klaim berdasarkan counter guarantee yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s