Ringkasan Permen PUPR No.19 Tahun 2016 (Dukungan Pemerintah Dalam KPBU SPAM)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2016
tentang
Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum


Peraturan ini merupakan turunan dari Pasal 56 Ayat 6 PP 122 Tahun 2015 tentang SPAM

Definisi penting

  • Air baku untuk air minum rumah tangga berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu untuk air baku
  • Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat
  • Pengembangan SPAM adalah dilakukan dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan
  • Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan
  • Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proyek Kerjasama SPAM adalah Dukungan Pemerintah, Dukungan Pemerintah lainnya, dan Jaminan Pemerintah
  • Dukungan Pemerintah (DPP) adalah kontribusi fiskal atau bentuk lainnya yang diberikan Menteri Keuangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU
  • Dukungan Pemerintah lainnya adalah kontribusi fiskal atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau menteri sesuai dengan kewenangannya.
  • Dukungan Kelayakan  adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh menteri keuangan
  • Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada badan usaha pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek KPBU
  • Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan

Dukungan Pemerintah dalam Kerja Sama SPAM

  • Prinsip dalam Kerja Sama SPAM meliputi
    • Surat izin pengambilan air (SIPA) dimiliki oleh BUMN/BUMD
    • Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerja sama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah
  • Kerja sama SPAM antara BUMN/BUMD dengan Badan Usaha Pelaksana atau Badan Usaha Swasta hanya dapat dilakukan dalam bentuk
    • Investasi unit air baku dan unit produksi
    • Investasi uni distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN/BUMD
    • Investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja
    • investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi serta investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan;
    • investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja;
    • investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja; dan/atau
    • investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan, serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
  • DPP yang diperlukan menanggung kebutuhan pembiayaan serta segala risiko yang tidak dapat ditanggung oleh para pihak yang melakukan kerja sama SPAM, meliputi:
    • kelayakan pembiayaan;
    • risiko investasi;
    • risiko politik;
    • risiko permintaan;
    • perubahan hukum dan kebijakan;
    • kegagalan pembayaran; dan/atau
    • operasi dan pemeliharaan termasuk konektivitas.

Bentuk dan Jenis Dukungan Pemerintah

  • Bentuk: fiskal dan non-fiskal
  • Jenis: dukungan pemerintah, dukungan pemerintah lainnya, jaminan pemerintah
  • Dukungan pemerintah bentuk fiskal adalah
    1. Dukungan kelayakan
    2. Insentif perpajakan
  • Dukungan pemerintah lainnya bentuk fiskal
    1. subsidi;
    2. hibah;
    3. penerushibahan;
    4. pinjaman;
    5. penerusan pinjaman;
    6. penyertaan modal negara;
    7. penyertaan Modal Daerah;dan/atau
    8. penggantian biaya penugasan.
  • Dukungan pemerintah lainnya bentuk non fiskal
    1. bantuan infrastruktur;
    2. dukungan ketersediaan lahan;
    3. dukungan perizinan;
    4. dukungan diskon sewa;
    5. dukungan kebijakan; dan/atau
    6. dukungan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangannya
  • Jaminan Pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur kepada BUP terhadap risiko politik, risiko permintaan, perubahan hukum, kegagalan pembayaran dan/atau operasi dan pemeliharaan termasuk konektivitas.

Perencanaan

  • Penentuan pemberian DPP berdasarkah hasil studi kelayakan finansial dan analisa risiko yang bersumber pada dokumen pra studi  kelayakan atau dokumen rencana bisnis yang memuat kajian komersial proyek kerja sama
  • Mekanisme kerja sama:
    • KPBU –> memerlukan DPP
    • Business to Business –> tidak memerlukan DPP, mengikuti peraturan internal BUMN/BUMD, para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerja sama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerja sama

Penugasan

  • Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMN/BUMD untuk melaksanakan kerja sama SPAM yang memerlukan DPP

Tata Cara Pemberian DPP oleh pemberi penugasan

  1. BUMN/BUMD yang mendapat penugasan bertindak sebagai PJPK
  2. PJPK melakukan penyesuaian studi kelayakan dan/atau rencana bisnis
  3. PJPK menggunakan dokumen studi kelayakan dan/atau rencana bisnis untuk melakukan evaluasi kebutuhan DPP dan pengajuan permohonan DPP untuk DPP yang belum dapat dipenuhi oleh pemberi penugasan
  4. Pemberi  penugasan menerbitkan DPP sesuai dengan hasil studi kelayakan finansial dan analisa risiko
  5. DPP oleh pemberi penugasan dapat diberikan dalam bentuk surat atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  6. Persetujuan DPP yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagai Pemberi Penugasan tetapi belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  7. Persetujuan DPP dicantumkan dalam dokumen pengadaan.

Tata Cara Pemberian DPP oleh pemberi penugasan oleh selain pemberi penugasan

  1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menerbitkan DPP selain yang telah diterbitkan oleh pemberi penugasan
  2. PJPK melakukan evaluasi DPP yang diperlukan berdasarkan dokumen pra studi kelayakan dan dokumen lainnya
  3. Pemberian Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Pemberian Dukungan Pemerintah Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
    • BUMD kab/kota PJPK, bupati/walikota menyampaikan surat permohonan DPP kepada gubernur
    • BUMD provinsi PJPK, gubernur menyampaikan surat permohonan DPP kepada menteri
    • BUMD PJPK, Menteri pemberi penugasan menyampaikan surat permohonan kepada menteri terkait
    • Proyek KPBU SPAM bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan/atau lintas provinsi, PJPK menyampaikan surat permohonan kepada menteri, menkeu, mendagri, menteri terkait sesuai kewenangannya
  5. Surat permohonan DPP dilengkapi dengan hasil evaluasi dan salinan surat penugasan
  6. Kementerian/Lembaga pemerintahan, atau institusi melakukan evaluasi atas surat permohonan DPP beserta dokumen lampiran pemohon untuk dapat menentukan kelayakan dan jenis dukungan yang dapat diberikan
  7. Penilaian kebutuhan DPP dilakukan oleh unit kerja bidang pengembangan SPAM.

Penerbitan DPP paling lambat sebelum dokumen pengadaan diterbitkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s