Ringkasan Permendagri No.96 Tahun 2016 (Availability Payment Dalam Proyek KPBU di Daerah)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah


Peraturan ini merupakan turunan dari Perpres No.38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Bab 1 Ketentuan Umum

  1. Layanan Infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
  2. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
  3. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran.
  4. Badan Usaha Pelaksana KPDBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU.

Bab 2 Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan

  1. Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan kriteria:
    • penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; dan
    • pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna layanan melalui tarif.
  2. Perjanjian KPDBU paling sedikit memuat:
    • output dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat;
    • perhitungan pembayaran ketersediaan layanan yang merupakan dasar perhitungan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana;
    • sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja;
    • waktu pembayaran ketersediaan layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana; dan
    • mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana.
  3. Waktu pembayaran ketersediaan layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja.
  4. Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana disesuaikan dengan indikator kinerja atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat.

Bab 3 Tahapan Pelaksanaan KPDBU

KPDBU dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

  1. perencanaan KPDBU;
    Tahap perencanaan KPDBU terdiri atas
    • penyusunan rencana anggaran dana KPDBU;
    • identifikasi dan penetapan KPDBU;
    • penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU;
    • pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU;
    • penyusunan Daftar Rencana KPDBU; dan
    • pengkategorian KPDBU.
  2. penyiapan KPDBU;
    Penyiapan KPDBU terdiri atas kegiatan:
    • penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
    • pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
    • pengajuan penetapan lokasi KPDBU.
  3. transaksi KPDBU.
    Tahap transaksi KPDBU terdiri atas kegiatan :
    • Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding);
    • penetapan lokasi KPDBU;
    • pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup
    • persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha
    • Pelaksana;
    • penandatanganan perjanjian KPDBU; dan
    • pemenuhan pembiayaan (financial close).

Bab 4 Pembayaran Ketersediaan

  1. Berdasarkan perhitungan yang tercantum dalam perjanjian KPDBU, PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD.
  2. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.
  3. Besaran Pembayaran Ketersediaan Layanan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan perjanjian/kontrak KPDBU.
  4. Penganggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk tahun pertama, dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan sebelum layanan infrastruktur yang dibangun oleh Badan Usaha akan beroperasi, sehingga kewajiban pembayaran pada saat layanan mulai beroperasi dapat dilakukan dengan tepat waktu.
  5. Pembayaran Ketersediaan Layanan tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara berkala sesuai pencapaian output dan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak KPDBU.
  6. Pembayaran Ketersediaan Layanan tidak dapat dilakukan selama masa pembangunan konstruksi.

Bab 5 Pelaksanaan Anggaran

  1. Pelaksanaan anggaran dimulai dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana.
  2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. DPA-SKPD dijadikan dasar pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana
  4. Kepala SKPD dapat melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah selaku PJPK.
  5. PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bab 6 Pembinaan dan Pengawasan

  1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam KPDBU merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  2. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum
  3. Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait melakukan Pembinaan secara teknis
  4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam KPDBU di Kabupaten/Kota.
  5. Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan dalam KPDBU dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab 7 Ketentuan Lain-Lain

  1. Direksi BUMD dapat bertindak sebagai PJPK.
  2. Dalam hal Direksi BUMD sebagai PJPK, pembayaran ketersediaan layanan KPDBU untuk penyediaan infrastruktur di daerah bersumber dari anggaran BUMD berkenan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
  3. Dalam hal Direksi BUMD bertindak sebagai PJPK, pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari BUMD atau dari Badan Usaha Pelaksana melalui kerjasama dengan BUMD yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s