Ringkasan PMK No.265 Tahun 2015 jo PMK No.129 Tahun 2016 (Project Development Fund)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015 dan Perubahannya PMK No. 129 Tahun 2016 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur


Peraturan ini merupakan turunan dari Perpres No.75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pemerintah menyediakan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund).

Bab 1 Ketentuan Umum

  1. Proyek KPBU adalah proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJPK dalam rangka KPBU.
  2. Proyek KPBU Prioritas adalah Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah.
  3. Hasil Keluaran adalah segala kajian dan/ atau dokumen dan/ atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan PJPK untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU.
  4. Fasilitas yang diberikan pada tahap Penyiapan Proyek dan/ atau Pelaksanaan Transaksi yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
  5. Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas.
  6. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling kurang aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
  7. Tahap Perencanaan Proyek KPBU adalah tahap sebelum dilakukannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan studi pendahuluan.
  8. Tahap Penyiapan Proyek KBPU adalah tahap sesudah diselesaikannya Tahap Perencanaan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan Prastudi Kelayakan.
  9. Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU adalah tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha dan penandatanganan Perjanjian KPBU.
  10. Kesepakatan Induk Dalam Rangka Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas yang selanjutnya disebut Kesepakatan Induk adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku penyedia Fasilitas dan PJPK selaku penenma Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang wajib ditaati oleh PJPK sebagai konsekuensi dari diterimanya Permohonan Fasilitas.
  11. Perjanjian Dalam Rangka Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keuangan dari Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan penugasan.
  12. Surat Keputusan Penugasan adalah surat yang berisi penetapan mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas.
  13. Permohonan Fasilitas adalah surat yang berisi permohonan. mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan.

Bab 2 Maksud dan Tujuan

Fasilitas disediakan kepada PJPK guna membantu PJPK dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Penyiapan Proyek KPBU dan/ atau Pelaksanaan Transaksi KPBU, guna memenuhi kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan waktu yang diperkirakan.

Bab 3 Ruang Lingkup, Jenis, dan Kriteria

  1. Fasilitas disediakan untuk Proyek KPBU Prioritas dan Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permen ini.
  2. Jenis fasilitas yang disediakan:
    • Fasilitas penyiapan proyek
      1. Penyiapan kajian akhir prastudi kelayakan
      2. Penyiapan kajian dan/atau dokumen pendukung untuk Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.
    • Fasilitas pendampingan transakasi
      1. pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;
      2. pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;
      3. perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.
  3. Fasilitas untuk Proyek KPBU lainnya dapat disediakan apabila
    1. PJPK telah melakukan penjajakan minat pasar (market sounding)
    2. Hasil penjajakan minat pasat (market sounding) tersebut diketahui bahwa proyek KPBU yang bersangkutan diminati oleh para calon investor

Bab 4 Dana Penyiapan Proyek

Dana penyiapan proyek bersumber dari APBN.

Bab 5 Prinsip-Prinsip Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas

  1. PJPK mengajukan Permohonan Fasilitas kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
  2. Permohonan Fasilitas untuk jenis Fasilitas Penyiapan Proyek diajukan oleh PJPK setelah PJPK menyelesaikan Tahap Perencanaan Proyek KPBU sesuai peraturan
  3. Permohonan Fasilitas untuk Jenis Fasilitas Pendampingan Transaksi diajukan oleh PJPK setelah PJPK menyelesaikan Tahap Penyiapan Proyek KPBU

Bab 6 Pelaksana Fasilitas

  1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur bertindak sebagai pelaksana fasilitas dan melaksanakan fasilitas berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
  2. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas dibuat dengan mengacu pada Kesepakatan Induk yang berisi paling kurang:
    • mengenai jenis dan lingkup Fasilitas;
    • Hasil Keluaran;
    • berakhirnya Fasilitas; dan
    • hak dan kewajiban lainnya dari kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan Fasilitas.
  3. Dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas untuk melaksanakan Fasilitas, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat:
    • memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Fasilitas;
    • mengadakan kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka pelaksanaan Fasilitas (untuk proyek kilang minyak dalam negeri).
  4. Penugasan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Penugasan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk setiap proyek KPBU yang mendapatkan Fasilitas.
  5. Atas pelaksanaan penugasan, Badan Usaha Milik Negara mendapatkan kompensasi dan margin yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan untuk melaksanakan Fasilitas dapat mengadakan Penasehat Transaksi.
  7. Kerjasama dengan lembaga internasional dilakukan dalam rangka penyediaan Fasilitas pada pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab 7 Pembinaan dan Pengawasan

  1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan penyediaan Fasilitas.
  2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan untuk melaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s