Ringkasan Permendagri No.22 Tahun 2020 (Tata Cara Kerja Sama Daerah)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga


Peraturan ini merupakan turunan dari PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah

Bab 1 Ketentuan Umum

  1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  3. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah denganDaerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
  4. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
  5. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
  6. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Permerintah Daerah yang bersifat mengikat.

Bab 2 Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lainnya (KSDD)

  1. KSDD terdiri atas kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
    • Kerja sama wajib meliputi: (a) antar daerah yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi; (b) antar daerah yang berbatasan di Provinsi yang berbeda; (c) kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; (d) kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
    • Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama
  2. Urusan pemerintah yang menjadi objek KSDD:
    • urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
    • urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
    • urusan pemerintahan pilihan
  3. Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pernerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
    • Jangka waktu kerja sama
    • Skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD
  4. Tahapan penyelenggaraan KSDD:
    • Persiapan : menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang KSDD
    • Penawaran : menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai daerah
    • penyusunan Kesepakatan Bersama;
    • penandatanganan Kesepakatan Bersama;
    • persetujuan DPRD;
    • penyusunan PKS;
    • penandatanganan PKS;
    • pelaksanaan;
    • penatausahaan : Tim Koordinasi KSD melakukan fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen KSDD.
    • Pelaporan : pelaporan pelaksanaan KSDD kepada kepala daerah dan Menteri
  5. Penyelesaiaan perselisihan
    • Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
  6. Pengambilalihan urusan pemerintah yang dikerjasamakan
    • Dalam hal kerja sama wajib tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan
    • Dalam hal pembinaan, pengawasan, dan evaluasi telah dilakukan daerah kabupaten/kota tetap tidak melaksanakan kerja sama wajib, gubernur menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Bab 3 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

  1. Dalam hal prakarsa KSDD berasal dari daerah, daerah melakukan:
    • pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
    • penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
    • terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
    • layak secara ekonomi dan finansial; dan
    • Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
  3. Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kclayakan kerja sama yang diusulkan.
  4. Tahapan penyelenggaraan KSDPK sama dengan KSDD
  5. Pengkajian kerangka acuan kerja dengan pertimbangan:
    • kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    • kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    • keterkaitan antarsektor dan antarwilayah
    • kelayakan biaya dan manfaatnya
    • dampak terhadap pembangunan daerah
  6. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
    • Bonafiditas
    • Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan
    • Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK
  7. Pengkajian atas penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
    • kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    • kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    • keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
    • kelayakan biaya dan manfaatnya;
    • dampak terhadap pembangunan Daerah;
    • bonafiditas calon mitra KSDPK;
    • pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
    • komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/ kegiatan KSDPK.

Bab 4 Naskah Kerja Sama

  1. Isi naskah kesepakatan bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas: komparasi, para pihak dalam kesepakatan bersama, konsideran, isi kesepakatan bersama (maksud dan tujuan, objek kesepakatan bersama, ruang lingkup, pelaksanaan, jangka waktu, surat-menyurat, lain-lain), penutup.
  2. Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas: komparasi, para pihak, konsideran, isi PKS (maksud dan tujuan, objek, ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar, pengakhiran kerja sama), penutup.
  3. lsi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas: komparasi, para pihak dalam nota kesepakatan sinergi, premis/recital, konsideran, isi nota kesepakatan (latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sinergi, objek sinergi, ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, lain-lain), penutup.

Bab 5 Kelembagaan Kerja Sama Daerah

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, kepala daerah dapat menetapkan:
1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
2. Sekretariat Kerja Sama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s