Pengertian KPBU, Tujuan, dan Jenisnya

Pengertian KPBU

Terminologi KPBU berdasarkan Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut.

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU, adalah kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri / kepala lembaga / kepala daerah / badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pada lingkup global, KPBU dikenal dengan PPP atau Public Private Partnership. Berikut adalah terminologi PPP berdasarkan World Bank (2017).

A long-term contract between a private party and a government entity, for providing a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility and remuneration is linked to performance.

Tujuan KPBU

  • Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
  • Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
  • Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
  • Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
  • Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

– Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 Pasal 3

Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infastruktur sosial. Ada 19 infrastruktur dalam kategori tersebut dan 4 diantaranya terkait dengan bidang teknik lingkungan.

a. infrastruktur transportasi;
b. infrastruktur jalan;
c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
d. infrastruktur air minum;
e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;

h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
i. infrastruktur ketenagalistrikan;
j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
k. infrastruktur konservasi energi;
l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
o. infrastruktur kawasan;
p. infrastruktur pariwisata;
q. infrastruktur kesehatan;
r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
s. infrastruktur perumahan rakyat.

Pemrakarsa Proyek KPBU

Di Indonesia, jenis proyek KPBU dibedakan berdasarkan siapa pemrakarsanya/inisiatornya. Perbedaan jenis proyek KPBU berdasarkan pemrakarsa ini akan berimplikasi pada perbedaan tahapan KPBU dan juga pada peraturan yang dipedomani.

  1. Pemrakarsa Pemerintah (KPBU Solicited)
    Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan.
  2. Pemrakarsa Badan Usaha (KPBU Unsolicited)
    Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Badan Usaha dimana proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.

Pengembalian Investasi Badan Usaha

Pengembalian investasi kepada Badan Usaha yang telah menyediakan infrastruktur bersumber dari:

  1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif
    Contoh: tarif air minum, tarif jalan tol, biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee)
  2. Pembayaran ketersediaan layanan (availability payment)
    Bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (APBN/APBD)
  3. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : [DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM


Sumber:

  1. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015
  2. World Bank. 2017. Public-Private Partnerships : Reference Guide Version 3. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29052 License: CC BY 3.0 IGO.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s