PJPK dalam Proyek KPBU SPAM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam tulisan ini akan ditinjau bagaimana terminologi PJPK berdasarkan peraturan perundang-undangan KPBU yang tersedia dan peraturan perundang-undangan sektor SPAM.

Bagaimana hirarki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan?

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki di atas.

Selain 7 jenis peraturan di atas, terdapat juga peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 1 dan 2, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hirarki peraturan terkait KPBU tertinggi yang tersedia saat ini dimulai dari Peraturan Presiden. Kemudian jenis peraturan yang paling banyak mengatur KPBU adalah Peraturan Menteri.

Baca juga: [DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM

Bagaimana terminologi PJPK pada setiap peraturan perundangan-undangan?

Berikut di bawah ini terminologi PJPK yang terdapat pada setiap peraturan perundang-undangan terkait KPBU dan peraturan perundang-undangan di sektor air minum.

Perpres No.38 Tahun 2015 tentang KPBU

Pasal – ayatpenjelasan
Pasal 1 Ayat 3PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Ayat 1Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah bertindak selaku PJPK.
Pasal 6 Ayat 2Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.
Pasal 8Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.
Sumber: Perpres 38/2015

Kemudian terminologi PJPK juga dijelaskan pada setiap peraturan menteri/lembaga yang merupakan turunan dari peraturan presiden di atas. Peraturan menteri (Permen) yang terkait yaitu:

  1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN)
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR)
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP)

Permen PPN No. 4 Tahun 2015 jo Permen PPN No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Terdapat sedikit perbedaan terminologi PJPK dalam Permen PPN lama dan Permen PPN terbaru. Pada Permen PPN terbaru, terminologi PJPK telah diralat menjadi sama seperti yang terdapat dalam Perpes KPBU.

Permen PPN No.4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.
Permen PPN No.2 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 5PJPK adalah menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/ direksi badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam PMK, Permen PUPR, dan Perka LKPP, terminologi PJPK yang digunakan juga serupa dengan Perpres KPBU.

Permen PUPR No.21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR 21/2018 merupakan turunan dari Perpres 38/2015 sehingga terminologi PJPK yang digunakan serupa dengan Perpres tersebut.

Pasal – ayatpenjelasan
Pasal 1 Ayat 5PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7 Ayat 1Menteri bertindak sebagai PJPK dalam Pelaksanaan KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur PUPR sejak tahap penyiapan KPBU
Pasal 7 Ayat 2Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai PJPK kepada Pimpinan Unit Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 8Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sumber: Permen 21/2018

Bagaimana terminologi PJPK pada setiap peraturan perundangan-undangan sektor air minum?

Hirarki peraturan perundang-undangan terkait sektor air minum yang tertinggi dimulai dari undang-undang. Namun terminologi PJPK tidak diatur pada level UU dan PP. Terminologi PJPK baru dijelaskan pada level Permen.

Pada level UU dan PP, hal yang dijelaskan adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kota. Adanya pengaturan kewenangan ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penentuan PJPK, seperti yang diamanatkan pada Perpes 38/2015 Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 8 yang telah disebutkan pada Tabel 1.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU 23/2014, Penyelenggaraan SPAM termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Pembagian kewenangan dijelaskan pada halaman lampiran yang isinya sebagai berikut.

Pemerintah PusatDaerah ProvinsiDaerah Kabupaten / Kota
a. Penetapan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara Nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM Lintas Daerah Provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten / KotaPengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah Kabupaten / Kota
Sumber: UU 23/2014

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan SPAM juga diatur dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 10 sampai 16. Isi dalam UU SDA juga serupa dengan UU 23/2014 pada tabel di atas.

Baca juga: [DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM

PP No.122 Tahun 2015 tentang SPAM

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kota dalam penyelenggaraan SPAM diatur lebih rinci lagi pada pasal 36-41. Pengaturan tersebut sudah selaras dengan yang terdapat dalam UU Pemda dan UU SDA.

Pemerintah PusatDaerah ProvinsiDaerah Kabupaten / Kota
– melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintas provinsi
– membentuk BUMN dan/atau UPT
– menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas provinsi
– melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota
– membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsis
– menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
– melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya
– membentuk BUMD dan/atau UPTD
– menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya
Sumber: PP 122/2015; tidak semua wewenang dicantumkan

Pasal 42 mengatur lebih spesifik para pihak yang berwenang sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
a. BUMN/BUMD
b. UPT/UPTD
c. Kelompok masyarakat
d. Badan Usaha

Berdasarkan hal-hal diatas, disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, Pemerintah harus mendelegasikannya kepada BUMN/UPT yang dibentuknya.

Permen PUPR No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Permen PUPR 19/2016 termasuk kategori peraturan sektor air minum karena merupakan turunan dari PP 122/2015. Sejalan dengan PP 122/2015, dalam Permen PUPR 19/2016 juga telah disebutkan spesifik bahwa dalam KPBU SPAM, PJPK adalah direksi BUMN atau direksi BUMD.

Pasal 1 Ayat 16 berbunyi:

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut PJPK adalah direksi BUMN atau direksi BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

  1. Secara hierarki, pada kategori peraturan KPBU, Perpres 38/2015 merupakan hieraki tertinggi. Sementara dalam kategori peraturan sektor air minum, PP 122/2015 merupakan yang tertinggi.
  2. Sesuai amanat Perpres 38/2015 Pasal 6, penentuan PJPK perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.
  3. Dalam peraturan KPBU (Perpres 38/2015 dan turunannya), disebutkan PJPK adalah menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah/ BUMN/ BUMD.
  4. Dalam peraturan sektor air minum (PP 122/2015 dan turunannya), wewenang penyelenggara SPAM dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kota/kabupaten. Selain itu, juga disebutkan bahwa untuk pelaksana penyelenggara SPAM, diberikan wewenang pada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
  5. Berdasarkan poin 3 dan 4 maka disimpulkan dalam penentuan PJPK proyek SPAM dibagi sesuai kewenangan. Dan sesuai dengan amanat Perpres 38/2015 juga, untuk KPBU SPAM, Penentuan PJPK selayaknya selaras dengan aturan dalam PP 122/2015 dan peraturan turunannya.
LingkupPJPK
SPAM Regional Lintas ProvinsiDireksi BUMN
SPAM Regional Lintas Kota/KabupatenDireksi BUMD Provinsi
SPAM Kota/KabupatenDireksi BUMD

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s