Penyusunan Studi Kelayakan Proyek SPAM

Sama seperti siklus manajemen proyek pada umumnya, pengembangan SPAM juga mengikuti pola PDCA (Plan-Do-Check-Action). Tahapan pengembangan SPAM terdiri dari:

  1. Perencanaan SPAM, terdiri dari penyusunan:
    • Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM)
    • Studi Kelayakan Pengembangan SPAM
    • Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM (Detailed Engineering Design/DED)
  2. Pelaksanaan Konstruksi SPAM
  3. Pengelolaan SPAM
  4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM
  5. Pemantauan dan Evaluasi SPAM

Pada postingan ini, akan spesifik dibahas mengenai penyusunan studi kelayakan.


Studi Kelayakan

Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.

Penyusunan dokumen studi kelayakan menjadi kewenangan oleh penyelenggara SPAM (BUMD/BUMN/UPT/UPTD). Namun apabila belum ada penyelenggara, maka studi kelayakan dapat disusun oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Dalam proyek yang dibangun melalui kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dokumen studi kelayakan dapat disusun oleh PJPK atau badan usaha/swasta.

Baca juga:
Pengertian KPBU, Tujuan, dan Jenisnya
PJPK dalam Proyek KPBU SPAM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Umumnya istilah yang digunakan secara luas adalah penyusunan dokumen studi kelayakan / feasibility study. Dalam proyek KPBU, istilah yang digunakan adalah Prastudi Kelayakan. Beberapa terminologi Studi Kelayakan lainnya yang umum digunakan yaitu:

Proyek KPBU UnSolicitedProyek KPBU solicited
Kajian Awal Prastudi KelayakanOutline Business Case (OBC)
Kajian Akhir Prastudi KelayakanFinal Business Case (FBC)
Sumber: Permen PPN 4/2015

Muatan Studi Kelayakan

Muatan dokumen studi kelayakan untuk proyek SPAM mengacu pada Permen PUPR 27/2016 Lampiran V. Sementara khusus untuk proyek SPAM yang dilaksanakan melalui KPBU muatan dokumen prastudi kelayakan mengacu pada Permen PPN 4/2015.

Berikut ini adalah perbedaan muatan studi kelayakan pada proyek umum dan proyek KPBU.

Studi kelayakan (Permen PUPR 27/2016)Kajian awal Prastudi
Kelayakan (Permen PPN 4/2015 & Toolkit KPBU Bappenas)
Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
(Permen PPN 4/2015)
1.Aspek Teknis Teknologis
2.Aspek Lingkungan
3.Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi
4.Aspek Hukum dan Kelembagaan
5.Aspek Finansial
6.Aspek Risiko dan Mitigasi
1.Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
2.Kajian Hukum dan Kelembagaan
3.Kajian Teknis
4.Kajian Ekonomi dan Komersial
5.Kajian Lingkungan dan Sosial
6.Kajian Bentuk Kerja Sama dalam Penyediaan Infrastruktur
7.Kajian Risiko
8.Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
9.Kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
10.Kajian Pengadaan/ Rencana Pengadaan
Penyesuaian data dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran
atas kelayakan dan kesiapan KPBU (pemutakhiran data di kajian awal
prastudi kelayakan)

Kajian kesiapan KPBU yang mencakup:
1. terpenuhinya seluruh persyaratan
kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
2. persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU; dan
3. kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau
Jaminan Pemerintah.
Penjelasan lebih detail dari masing-masing muatan dokumen studi kelayakan akan dibahas pada postingan selanjutnya.

Baca juga: [DOWNLOAD] Kumpulan Peraturan KPBU Dalam Penyelenggaraan SPAM

Berikut ini adalah penjelasan dari muatan studi kelayakan berdasarkan Permen PUPR 27/2016:

Aspek Teknis Teknologis

Pengkajian kelayakan aspek teknis teknologis didapatkan dari pemilihan alternatif yang disajikan oleh tim teknis dan dipilih berdasarkan kriteria alternatif yang terbaik. Alternatif terpilih adalah alternatif yang terbaik ditinjau dari beberapa aspek yang dipengaruhi lokasi daerah perencanaan, meliputi:
1) Potensi sumber air;
2) Demografi;
3) Kebutuhan air;
4) Operasional dan pelayanan;
5) Konsep desain sistem;
6) Sistem dan kebutuhan lainnya.
Suatu kegiatan dianggap layak secara teknis teknologis apabila terdapat teknologi yang tersedia untuk membangun SPAM.

Aspek Lingkungan

Pengkajian kelayakan aspek lingkungan mempertimbangkan kegiatan masyarakat dan kondisi daerah setempat secara holistik untuk menentukan kelayakan faktor-faktor lingkungan dalam penyelenggaraan SPAM. Pengkajian kelayakan aspek lingkungan dilaksanakan melalui penyusunan dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, SPPL, dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Pengkajian aspek sosial, budaya, dan ekonomi mencakup antara lain ketersediaan fasilitas umum, gambaran umum tingkat sosial, ekonomi, dan budaya wilayah dan masyarakat, analisis proporsi jenis pelanggan, serta gambaran peran masyarakat.

Aspek Hukum dan Kelembagaan

Pengkajian aspek Kelembagaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, konsep perjanjian kerjasama, sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan kualitas. Struktur organisasi dan penempatan kerja sesuai latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Finansial

Pengkajian kelayakan aspek finansial ditentukan untuk mendapatkan keuntungan finansial terbaik bagi penyelenggara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dari analisa keuangan ini untuk mengetahui apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ini dari segi keuangan dinilai layak, dalam arti mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pengoperasian seluruh fasilitas yang ada, dan dapat membayar kembali seluruh pinjaman beserta bunganya bila menggunakan dana pinjaman.

Aspek Risiko dan Mitigasi

Pengkajian aspek alokasi risiko dan mitigasi meliputi risiko kinerja, dan politik, dan finansial. Risiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi risiko yang memadai dengan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan infrastruktur. Pengelolaan risiko ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Referensi

  1. http://www.toolkitkpbu.com/
  2. Permen PUPR No.18 Tahun 2007
  3. Permen PUPR No. 27 Tahun 2016
  4. Permen PPN No.4 Tahun 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s