Dalam tulisan ini akan ditinjau bagaimana terminologi PJPK berdasarkan peraturan perundang-undangan KPBU yang tersedia dan peraturan perundang-undangan sektor SPAM.
Baca lebih lanjut
Terminologi KPBU berdasarkan Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut.
Baca lebih lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
Baca lebih lanjutPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Baca lebih lanjut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015 dan Perubahannya PMK No. 129 Tahun 2016 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Baca lebih lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah
Baca lebih lanjut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2016
tentang
Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2012
Tentang
Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2015
tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
