Arsip Tag: KPBU

Review Artikel: Faktor-Faktor Risiko Pada Proyek PPP Sektor Air Minum

JudulEvaluation and ranking risk factors in public-private partnership water supply projects in developing countries using fuzzy synthetic evaluation approach
Tahun2015
PenulisEffah Ernest Ameyaw, Albert P.C. Chan
Publikasi jurnalExpert Systems with Applications
Link artikelhttp://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2015.02.041
Baca lebih lanjut

PJPK dalam Proyek KPBU SPAM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam tulisan ini akan ditinjau bagaimana terminologi PJPK berdasarkan peraturan perundang-undangan KPBU yang tersedia dan peraturan perundang-undangan sektor SPAM.

Baca lebih lanjut

Pengertian KPBU, Tujuan, dan Jenisnya

Pengertian KPBU

Terminologi KPBU berdasarkan Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut.

Baca lebih lanjut

Ringkasan PMK No.265 Tahun 2015 jo PMK No.129 Tahun 2016 (Project Development Fund)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015 dan Perubahannya PMK No. 129 Tahun 2016 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Baca lebih lanjut

Ringkasan Permendagri No.96 Tahun 2016 (Availability Payment Dalam Proyek KPBU di Daerah)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah

Baca lebih lanjut

Ringkasan Permen PUPR No.19 Tahun 2016 (Dukungan Pemerintah Dalam KPBU SPAM)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2016
tentang
Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Baca lebih lanjut

Ringkasan PMK No.260 Tahun 2010 (Penjaminan Infrastruktur)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Baca lebih lanjut

Ringkasan PMK No.223 Tahun 2012 (Viability Gap Fund)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2012
Tentang
Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Baca lebih lanjut

Ringkasan PMK No.190 Tahun 2015 (Availability Payment)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2015
tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Baca lebih lanjut

Ringkasan Perka LKPP No.29 Tahun 2018 (Tata Cara Pengadaan BUP KPBU Solicited)

Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (KPBU Solicited)

Baca lebih lanjut